Luhut – DarulHikamAlFikri

Luhut : PPKM Jawa-Bali diperpanjang meski kasus terjaga di level rendah

NASIONAL·December 1, 2021December 3, 2021

darulhikamalfikri.com, Jakarta – Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali selama dua minggu ke depan atau hingga 13 Desember 2021 kendati secara umum kasus Covid-19 masih terjaga di level rendah.

“Penerapan PPKM yang masih terus dilakukan di Jawa-Bali menunjukkan tren yang cukup stabil,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Hal itu dibuktikan dengan jumlah kasus Covid-19 yang terus terjaga pada tingkat yang cukup rendah. Kasus konfirmasi terus ditekan dan penurunannya ada di angka 99 persen sejak puncak kasus bulan Juli lalu.

Walaupun tren Covid-19 di Jawa-Bali cenderung stabil, Luhut juga menjelaskan bahwa saat ini terjadi peningkatan nilai Rt (penambahan kasus aktif nasional). Khusus di Jawa-Bali, peningkatannya terjadi 4 hingga 5 hari berturut-turut pada periode awal munculnya varian delta.

Berdasarkan hasil asesmen pada 27 November 2021 terdapat penambahan 23 kabupaten/kota yang masuk ke dalam level 2 dan sebanyak 8 Kabupaten Kota yang masuk ke dalam level 1.

Ada pun berdasarkan asesmen dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 10 kabupaten/kota yang kembali ke level 2 diantaranya berada di wilayah Jabodetabek yang terjadi akibat turunnya angka tracing anggota aglomerasi di wilayah Jabodetabek.

Luhut juga memaparkan tentang perkembangan kasus varian Omicron yang telah menyebar di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Botswana, Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong.

Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya dan akan terus mengevaluasi kebijakan setiap saat untuk meminimalisasi dampak dari masuknya varian baru ini.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan hasil survey Google Mobility Jawa-Bali dan Indeks Belanja Masyarakat yang menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat sudah cukup signifikan dibandingkan data pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 dan mendekati periode libur Idul Fitri 2021.

“Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap indikasi adanya kenaikan kasus dan mobilitas, terutama menghadapi periode Nataru supaya tidak terulang pembatasan sosial yang ketat,” pintanya.

Menurut Luhut, kemungkinan itu harus dijadikan sebagai pengingat untuk lebih taat protokol kesehatan dan 3T, bukan untuk menimbulkan kepanikan.

“Saat ini, jumlah testing dan tracing kita pun sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan November tahun lalu. Tingkat vaksinasi kita juga sudah di atas 60 persen dibandingkan dengan tahun 2020 di saat program vaksinasi belum berjalan,” sebutnya.

Selain itu, Luhut juga meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah memiliki aplikasi yang terintegrasi PeduliLindungi yang perlu untuk terus ditegakkan penggunaannya.

Akhir kata, Luhut meminta agar masyarakat tidak panik karena varian Omicron. Ia ingin agar masyarakat tetap taat protokol kesehatan agar peningkatan kasus secara signifikan pada bulan Juli lalu tidak terjadi kembali.

“Kita hanya perlu waspada dan berjaga-jaga dengan kembali mengetatkan penerapan protokol kesehatan yang sudah mulai terlihat abai ini,” tegasnya. (ant)

Menko Marves Luhut : Tak Ada Keuntungan Pribadi Didapat dari Bisnis GSI

NASIONAL·November 3, 2021November 19, 2021

darulhikamalfikri.com, Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi menerangkan, partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar. Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal. Continue reading →

Menko Luhut : tidak terlibat bisnis tambang di Papua

NASIONAL·September 27, 2021September 28, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam bisnis tambang di Papua.

“Saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan. Itu kan berarti jamak, saya tidak ada,” kata Luhut di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Luhut usai menjalani klarifikasi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Luhut melaporkan keduanya lantaran unggahan video berjudul ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya’ yang diunggah di akun Youtube Haris Azhar.

Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.

Meski demikian Luhut enggan berbicara banyak soal tudingan tersebut dan mengatakan pembuktian bahwa dirinya tidak terlihat dalam bisnis tambang di Papua akan dilakukan di pengadilan.

“Jadi, biarlah dibuktikan di pengadilan, nanti kalau saya salah ya dihukum, nanti kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum, kita kan sama di mata hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut Luhut mengungkapkan bahwa pihaknya sudah dua kali melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia.

Namun, keduanya hingga kini tak kunjung menyampaikan permintaan maaf hingga akhirnya perkara tersebut dibawa ke ranah hukum.

“Saya sudah minta mereka untuk minta maaf, dua kali somasi tidak dipenuhi. Saya sudah lakukan semua prosedur hukum, sudah saya ikuti, saya juga diperiksa di Polda Metro Jaya saya ikuti, tidak ada yang tidak saya ikuti,” tambahnya.

Laporan Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 22 September 2021.

(ant)

Pengacara Nurkholis Menilai Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Merupakan Pelecehan Hukum

HUKUM DAN KRIMINAL·September 26, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Pengacara Nurkholis Hidayat menilai langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke kepolisian merupakan pelecehan terhadap hukum (judicial harassment).

Nurkholis yang menjadi pengacara Fatia dan Haris Azhar, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/9), mengatakan Luhut yang merupakan pejabat publik yang seharusnya menjawab kritik masyarakat dengan klarifikasi, data dan kajian pembanding, serta dialog, bukan kriminalisasi terhadap aktivis.

Luhut yang didampingi oleh penasihat hukumnya Juniver Girsang, melaporkan Koordinator KontraS dan Direktur Lokataru ke Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, terkait pencemaran nama baik. Tidak hanya itu, Fatia dan Haris Azhar akan turut digugat lewat jalur perdata, kata Juniver kepada wartawan.

Keduanya dituntut membayar ganti rugi Rp100 miliar karena pencemaran nama baik terhadap LBP. Terkait itu, pengacara yang mewakili Haris Azhar, Nurkholis Hidayat menyesalkan langkah Luhut melaporkan kliennya.

’’Upaya hukum baik perdata atau pidana, bagi kami itu judicial harassment (pelecehan terhadap hukum, Red.),” sebut Nurkholis menanggapi laporan LBP.

Nurkholis menyebut pihak LBP belum memberi klarifikasi, jawaban, data-data dan hasil kajian pembanding yang diminta oleh pihak Haris Azhar. LBP hanya melayangkan somasi sebanyak tiga kali, kemudian laporan ke kepolisian.

Oleh karena itu, Haris belum berniat meminta maaf atau mengklarifikasi pernyataannya dalam sesi wawancara bersama Fatia yang disiarkan di media sosial YouTube.

Alasannya, LBP belum membantah dengan data-data valid hasil kajian koalisi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia, kata Nurkholis. Hasil kajian itu jadi rujukan pernyataan para terlapor pada sesi wawancara.

Kajian itu menduga adanya kepentingan bisnis yang mendorong operasi militer di Intan Jaya, Papua. Dalam kajian itu, LBP jadi salah satu pejabat publik yang kena sorotan. Dalam sesi jumpa pers yang sama, penasihat hukum Fatia, Asfinawati, mengingatkan pernyataan Koordinator KontraS ditujukan pada LBP sebagai pejabat publik, bukan pribadi.

”Kita harus berterima kasih pada Fatia dan Haris Azhar, karena menyuarakan kepentingan publik,” kata Asfinawati, yang saat ini aktif sebagai Ketua YLBHI.

Publik, menurut Asfinawati, punya kepentingan untuk mengawasi para pejabat agar mereka tidak terjebak dalam konflik kepentingan dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. ’’Harusnya, yang mengawasi Pemerintah itu masyarakat. Ini terbalik, Pemerintah mengawasi rakyat, bahkan mengkriminalisasi rakyat. Itu ciri-ciri pemerintah otoriter, karena pemerintah mengawasi rakyat,” terang Asfinawati. (jwp)

Luhut Sebut PPKM Kebijakan Semi Lockdown Terkait Pemulihan Ekonomi

NASIONAL·August 23, 2021

Jakarta – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut PPKM adalah kebijakan semi lockdown. Hal ini diungkapkan Luhut saat bicara soal pemulihan ekonomi di Indonesia di tahun 2021.

Menurutnya, di pertengahan 2021 pemulihan ekonomi terlihat sangat kuat dan cukup mengejutkan. Luhut yakin perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh di paruh kedua 2021.

Meskipun sejak bulan Juli hingga sekarang kebijakan PPKM yang dia sebut semi lockdown belum berhenti dilakukan, Luhut mengatakan saat ini pembukaan kegiatan ekonomi sudah dilakukan bertahap. Hal itu diyakini dapat memicu pemulihan ekonomi yang cepat.

“Ekonomi menunjukkan pemulihan yang kuat sampai pertengahan 2021, ini surprise buat kita. Meskipun bulan Juli itu kita katakanlah semi lockdown dengan PPKM, tapi pas kita buka, pemulihan ekonomi itu cepat sekali,” papar Luhut dalam peringatan HUT BPPT secara virtual, Senin (23/8/2021).

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke jalur positif di kuartal II-2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,07% di kuartal II.

Ekonomi minus telah dirasakan Indonesia sejak kuartal II-2020, yaitu minus 5,32%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi berlanjut ke kuartal III-2020 dengan minus 3,49% dan resmi membuat Indonesia masuk jurang resesi.

Kontraksi ekonomi belum berakhir di kuartal IV-2020, tercatat ekonomi masih minus 2,19%. Masuk tahun baru, di kuartal I-2021 ekonomi pun masih minus di level 0,74%.

Kembali ke Luhut, meskipun ekonomi sudah dibuka dan sinyal pemulihan ekonomi terlihat, dia mengingatkan agar masyarakat tidak cepat puas. Dia meminta masyarakat tetap berhati-hati akan ancaman virus Corona, protokol kesehatan wajib dijaga. Pertemuan langsung pun diminta Luhut jangan banyak dilakukan.

“Tapi ingat, harus hati-hati karena kalau banyak tadi pertemuan dan dia ada yang belum divaksin atau tidak pakai masker dan seterusnya, malah bahaya. Bisa membikin outbreak baru,” ungkap Luhut.

Pembukaan kegiatan ekonomi sendiri sudah bertahap dilakukan oleh pemerintah sejak penerapan PPKM Darurat pada bulan Juli. Pembukaan paling banyak dilakukan bulan ini, mulai dari pembukaan kembali mal hingga izin dine in alias makan di tempat untuk rumah makan.

Luhut Tegaskan Jokowi Komandan Tertinggi Lawan COVID, PPKM Terus Dilonggarkan

KESEHATAN, NASIONAL·August 16, 2021

Jakarta – Kasus COVID-19 di Indonesia mulai membaik. Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan capaian ini berkat araha Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi komandan tertinggi dalam penanganan COVID-19.

“Apa yang kita capai dalam penanganan COVID ini merupakan hal yang baik dalam menyambut hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 esok hari. Tentunya hal ini dapat tercapai berkat arahan petunjuk Presiden Republik Indonesia sebagai penanggung jawab tertinggi dan komandan tertinggi dalam penanganan COVID-19 ini,” kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (16/8/2021).

Luhut menjelaskan, struktur organisasi dalam penanganan COVID-19 disusun untuk memudahkan pengendalian. Karena itu, dia ditunjuk untuk mengkoordinatori penanganan COVID-19 di Jawa-Bali. Sementara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditugasi untuk mengkoordinasi penanganan COVID-19 di luar Jawa-Bali.

“Sekali lagi dalam struktur organisasi itu disusun sedemikian rupa untuk memudahkan pengendalian, sehingga Menteri Perekonomian bertanggung jawab untuk daerah luar Jawa-Bali dan saya bertanggung jawab untuk Jawa-Bali. Karena ini menyangkut rentang kendali sekarang juga koordinasikan begitu banyak lembaga institusi yang terlibat,” tuturnya.

“Juga perlu disadari bahwa tidak semudah yang disampaikan orang bahwa itu mudah dilakukan,” imbuh Luhut.

Luhut juga mengatakan, capaian penurunan kasus COVID-19 di Indonesia berkat kerja sama semua pihak. Dia melanjutkan, capaian dalam penanganan COVID-19 ini merupakan hal baik dalam menyambut Hari Kemerdekaan.

“Sekali lagi, Pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian di atas, untuk itu Pemerintah akan terus bekerja menuntaskan dan keluar dari badai Pandemi ini,” kata dia.

PPKM Level 4 Dilonggarkan

Membaiknya kasus COVID-19 di Indonesia tak membuat pemerintah berpuas diri. Karena itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa-Bali pun diperpanjang hingga 23 Agustus 2021 mendatang.

Kendati demikian, ada sejumlah pelonggaran yang dilakukan. Salah satunya, tingkat kunjungan mal/pusat perbelanjaan akan ditingkatkan menjadi 50% dan memberikan akses makan di tempat atau dine in 25% atau 2 orang per meja.

Aktivitas olahraga luar ruangan berkelompok juga kini sudah boleh dilakukan dengan sejumlah syarat. Kemudian, kapasitas tempat ibadah diizinkan hingga 50%.

“Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas tempat ibadah menjadi 50% di kota Kabupaten dengan PPKM level 4 dan 3. Tentu juga dengan sama penerapan protokol kesehatan yang baik,” ujar Luhut.

(dtk)

PPKM Level 4 Diperpanjang sampai 23 Agustus di Jawa-Bali

EKONOMI BINIS, NASIONAL·August 16, 2021

Jakarta – Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021. Keputusan ini berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM level 4, 3, dan 2.

Keputusan itu disampaikan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparan media yang digelar virtual, Senin (16/8/2021).

“Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 23 Agustus,” kata Luhut dalam kesempatan tersebut.

Seperti diketahui, pada perpanjangan PPKM level 4 pada 9 Agustus kemarin, ada pelonggaran di berbagai sektor. Salah satunya pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal dengan kapasitas 25 persen.

Selain itu, syarat untuk kunjungan ke mal diwajibkan melakukan vaksinasi terlebih dulu, dengan minimal dosis pertama.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjelaskan bed occupancy rate selama PPKM ini berlangsung. Jokowi menyebut BOR nasional ada pada angka 48 persen.

“Alhamdulillah BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4 persen, di Jawa Barat 32 persen, di Jawa Tengah 38,3 persen, di Jawa Timur 52,3 persen,” kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8).

“Di Banten 33,4 persen, di DIY 54,7 persen juga BOR di Wisma Atlet yang juga sudah turun di angka 19,64 persen,” tutur dia.

(dtk)