https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

ptm – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Penghentian PTM, Ratusan Guru dan Siswa di Kota Bogor Positif Covid-19

Penghentian PTM, Ratusan Guru dan Siswa di Kota Bogor Positif Covid-19

Terasberita.com, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan, 561 guru dan siswa terpapar Covid-19 dari klaster sekolah. Karena itu dapat dimaklumi jika Satgas Covid-19 belum mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di semua jenjang.

”Jadi penghentian PTM, bukan dispendik yang menentukan, tapi satgas. Tapi memang salah satunya mungkin melihat angka positif Covid-19 itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.

Hanafi menyebutkan, penyebaran kasus positif Covid-19 terdapat di 31 sekolah dari semua jenjang. Dari 561 orang positif Covid-19 itu, sebanyak 342 orang tidak bergejala, 160 bergejala ringan, 36 gejala sedang berat, dan 23 belum diketahui.

Semua data itu, kata Hanafi, bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sebab, yang mengawasi penularan penyakit virus korona tersebut kewenangan dinkes.

Dengan begitu, dinas pendidikan hanya sebagai pelaksana kebijakan akhir dari Wali Kota Bogor mengenai pelaksanaan pembelajaran baik secara jarak jauh maupun tatap muka. Kebijakan tersebut dituangkan melalui surat keputusan Wali Kota yang telah dua kali diperbarui pada Februari.

”Pertama, pada menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Nomor 01/STPC/02/2022 yang menghentikan PTM di semua jenjang selama satu pekan, 2–7 Februari,” terang Hanafi.

Saat ini, lanjut dia, penghentian tersebut diperpanjang dengan Surat Edaran (SK) Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Nomor 02/STPC/02/2022 dari tanggal 8–14 Februari. ”Pekan depan diperpanjang atau tidak, saya belum tahu. Kami menunggu kebijakan Satgas selanjutnya,” ucap Hanafi.

Sambil menunggu kebijakan tersebut, Hanafi menjelaskan, seluruh jenjang sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bogor taat terhadap aturan dengan tidak melaksanakan PTM. (jps)

Survei KPAI : 25 Persen Orang Tua Peserta Didik Usul Hentikan PTM

Survei KPAI : 25 Persen Orang Tua Peserta Didik Usul Hentikan PTM

Terasberita9.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaksanakan survei singkat persepsi orangtua terkait dengan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah melonjaknya kasus Omicron di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Survei singkat ini diikuti oleh 1.209 partisipan.

Responden yang menyetujui kebijakan PTM 100 persen berjumlah 61 persen, sedangkan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut berjumlah 39 persen. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti pun menggarisbawahi pernyataan tidak setuju PTM 100 persen tersebut.

Ada sejumlah masukan dari responden kepada pemerintah daerah seiring meningkatnya kasus Covid-19 saat ini, terutama Omicron, yaitu menghentikan sementara PTM hingga 14 hari usai liburan Idul fitri sebanyak 4 persen dan hentikan sementara PTM sampai Maret 2022 sebanyak 11 persen.

Terdapat masukan juga untuk menghentikan sementara PTM sampai tahun ajaran baru Juli 2022 dengan 10 persen dan kembali ke PTM dengan kapasitas 50 persen sebanyak 25 persen. Tetap PTM 100 persen asalkan patuh protokol kesehatan dan anak langsung pulang ke rumah sebanyak 47 persen dan jawaban lainnya 4 persen.

“Usulan para orang tua dalam survei ini tetaplah mendukung pelaksanaan PTM, hanya saja mereka ingin kapasitasnya dikurangi menjadi 50 persen saja, mengingat sulitnya jaga jarak saat proses pembelajaran di dalam kelas dan dalam ruangan tertutup selama beberapa jam, ini beresiko tinggi penularan. Bahkan ada 25 persen orangtua yang ingin PTM dihentikan dahulu,” ujar dia, Selasa (8/2).

Retno menambahkan, usulan PTM dihentikan dahulu ini diangka yang cukup besar, yaitu 25 persen orang tua peserta didik, meskipun dihentikannya sampai kapan berbeda-beda. Ada orangtua yang mengusulkan hingga usai 14 hari libur Idul Fitri sebesar 4 persen, sampai Maret 2022 dengan 11 persen dan sampai tahun ajaran baru sebanyak 10 persen.

“Suara orangtua yang meminta PTM dihentikan terlebih dahulu karena Indonesia memasuki gelombang ketiga dan angka kasus Covid-19 di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sangat amat patut menjadi pertimbangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tutur dia.

“Atas dasar konvensi Hak Anak, di masa pandemic Negara harus mengutamakan keselamatan anak diatas segalnya. Hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2 dan hak pendidikan di nomor 3, urutannya seharusnya demikian,” pungkas Retno. (jps)

Komnas Pendidikan : Pemda Harus Berani Ambil Langkah Tegas Pelaksanaan PTM

Komnas Pendidikan : Pemda Harus Berani Ambil Langkah Tegas Pelaksanaan PTM

Terasberita9.com, Pemerintah telah memberikan arahan untuk wilayah PPKM level 2 menjalankan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 50 persen. Hal ini dilakukan setelah adanya peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air.

Mengenai itu, Pengamat Pendidikan dari Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Andreas Tambah menilai bahwa pemerintah daerah (pemda) lamban mengambil tindakan perihal kondisi Covid-19 di wilayahnya. Menurutnya, seharusnya pemda dapat lebih berani mengambil tindakan.

“Sebetulnya ini tergantung kepala daerah, keberanian kepala daerah dan kepala dinas, karena di SOP itu sudah jelas dikatakan bahwa apabila situasi di suatu daerah mengalami lonjakan atau terpapar Covid-19, itu harus dihentikan,” ujar dia , Minggu (6/2).

“Kalau di SOP sudah menyatakan seperti itu, kenapa harus menunggu instruksi pemerintah pusat,” sambungnya.

Sebab, jika menunggu-nunggu maka akan semakin banyak mengorbankan warga pendidikan. Apalagi pemerintah daerah lah yang memiliki kewenangan dalam memastikan pelaksanaan PTM berjalan dengan aman.

“Keberanian ini perlu, karena yang menanggung risiko adalah masyarakat yang di bawah naungannya, kenapa lari ke pusat. Ini seolah-olah kepala daerah itu tidak punya keberanian, ini harus dipahami kepala daerah dan kepala dinas,” jelasnya.

Menurut Andreas, pemerintah pusat itu menerbitkan kebijakan yang opsional, karena yang dibicarakan bukan satu daerah, tapi menyangkut beberapa wilayah yang kondisinya berbeda-beda. Dia berharap pemda bisa lebih tegas dan cepat bergerak ketika ada risiko penularan yang lebih besar.

“Sebetulnya dalam kondisi PTM 100 persen itu risiko sangat tinggi, karena kan ruangan sama dan jumlah murid sama, seperti saat sebelum pandemi dimana duduk saling berdekatan, tidak ada pembatas yang jelas antara pendidik satu dengan yang lain,” tutup dia. (jps)

Wakil Ketua DPRD Dorong Pemkot Membuka Semua Kelas SD-SMP

Wakil Ketua DPRD Dorong Pemkot Membuka Semua Kelas SD-SMP

Terasberita9.com, Surabaya  – Pertahanan terkuat dari serangan virus Corona atau Covid-19 adalah diri sendiri. Berupa ketaatan menjalani 3 M, yakni menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara bersih.

Dengan pertahanan 3 M, masyarakat bisa lebih aman dalam menjalani aktivitas keseharian. Persoalannya, aktivitas saat ini masih dalam berbagai pembatasan. Misalnya aktivitas belajar mengajar di sekolah. Aktivitas di sekolah belum selonggar aktivitas di pasar.

Situasi itulah yang dilihat oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti. Maka, Reni mendorong Pemkot untuk membuka semua kelas SD maupun SMP.

“Jadi sekolah belum berjalan normal, ini saya kira yang harus mendapat perhatian dan saya mendorong agar sekolah SD/SMP di Kota Surabaya tidak hanya yang masuk itu kelas 6 atau mungkin SMP ya. Kelas-kelas lainnya diberi kesempatan untuk masuk juga,” kata Reni saat dihubungi, Selasa (23/11/2021).

Legislator PKS ini mengatakan jika kemudian ada orang tua tidak memberikan izin untuk mengikuti PTM itu tidak menjadi masalah, terpenting dia menegaskan untuk membuka semua kelas tidak hanya kelas 6 untuk SD.

“Untuk orang tua yang punya pilihan-pilihan tidak masalah yang masih berkenan untuk di rumah tidak apa-apa, tapi untuk SD buka, jangan hanya kelas 6. Karena kondisinya pun kita lihat sekarang disini juga ramai (pasar Tunjungan, red.),” tegas Reni.

Menurutnya sekolah semestinya sudah memiliki sistem yang mengatur keamanan dan prosedur protokol kesehatan. Kalaupun kemudian nanti ada kasus, dia meminta sekolah menyiapkan mitigasi yang cepat.

“Misalkan, ada yang terpapar itu nanti mitigasinya disiapkan secara cepat. Tetapi bukan berarti kemudian kita lama tidak membuka PTM di sekolah,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut Reni, ketika datang ke pembukaan pasar Tunjungan sangat ramai. Lantas, dia memikirkan bagaimana nasib anak-anak yang sekolah.

“Kasihan anak yang sekolah, harusnya diberi kesempatan untuk memulai pembelajaran tatap muka. Itu saya kira yang harus mendapat perhatian, saya sangat berharap untuk segera PTM dibuka kembali dan diperlakukan untuk semua kelas,” ucapnya.

Dia berharap PTM segera dinaikkan dari 25% menjadi 50% secara bertahap sampai kemudian bisa mencapai 100% kehadiran. Mengingat semua telah berjalan normal.

“Semoga tidak ada gelombang baru, atau gelombang ketiga di bulan Desember atau mungkin di tahun depan, jaga kesehatan selalu, semangat selalu kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Surabaya,” tandasnya.

Lantas bagaimana tanggapan dari Pemerintah Kota Surabaya?

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang hendak menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) harus dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Dia juga menegaskan bahwa setiap sekolah yang akan melakukan PTM itu harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.

“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD-SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Eri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dan Forum Ilmiah Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan yang digelar di Graha Sawunggaling, komplek gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (23/11/2022).

Dia kembali menegaskan bahwa saat ini boleh atau tidak boleh dibukanya sekolah itu bukan karena Pemkot Surabaya melarang. Akan tetapi, pemkot berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.

“Anak-anak yang ikut PTM harus melalui persetujuan orang tuanya, meskipun sedikit yang masuk harus tetap digelar PTM,” tegasnya.

Eri juga menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lulus asesmen, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.

“Maka dari itu, mulai saat ini kita belajar menerapkan prokes. Insya Allah, saya pastikan lagi harus ada izin dari orang tuanya. Kalau saya bilang hari ini buka, ya harusnya hari ini sudah bisa buka, masio (meskipun) siswanya 5 sampai 10 orang, ya kita buka. Kalau kita yakin melakukan ini (PTM), yang lainnya saya yakin akan ikut. Kalau nggak ada yang yakin, kapan mulainya? Bismillah saja,” kata dia.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah serta guru dalam menjaga dan mengawasi prokes para siswa-siswinya saat di sekolah. Dia juga mengingatkan, agar para wali murid turut andil dalam mengawasi anak-anaknya setelah mengikuti PTM di sekolah.

“Karena untuk menjaga ini (prokes) tidak bisa sendiri. Saya nyuwun tulung (minta tolong) pengertiannya. Kenapa? Nanti muncul anggapan ada klaster sekolah, padahal anaknya sendiri kalau main keluar rumah tidak menggunakan masker. Nanti kalau kena Covid-19, bilangnya gara-gara di sekolah. Kan nggak fair juga,” tuturnya.

Eri itu berharap, sebelum sekolah dibuka, ia meminta warga Kota Surabaya bisa mengedukasi diri sendiri soal pentingnya menjaga prokes. Bukan itu saja, ia juga ingin para wali murid, kepala sekolah dan guru SD – SMP se-Surabaya, turut serta mengedukasi anak-anaknya sebelum mengikuti PTM di sekolah.

“Bahkan, saya mengedukasi diri saya sendiri. Ayo, seluruh warga Surabaya mengedukasi dirinya sendiri, semua orang tua, guru, kepala sekolah dan semuanya mengedukasi. Ayo kita jalan bareng, tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini (menerapkan prokes). Insyallah bisa,” pungkasnya. [brj]

Reni Astuti: Dispendik Wajib Bantu Sekolah untuk Lulus Assessment PTM

Reni Astuti: Dispendik Wajib Bantu Sekolah untuk Lulus Assessment PTM

Terasberita9.com, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mendorong Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah yang belum lulus assessment. Dia menyebut banyak menerima laporan dimana masih banyak sekolah SD dan SMP yang belum lulus asesment dan mendapatkan rekomendasi untuk menyelenggarakan PTM.

“Surabaya sudah zona kuning sejak September lalu, sangat disayangkan jika masih banyak SD/SMP yang belum lulus asesment. Ini kewajiban Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah tersebut, kepala Dinas Pendidikan tolong fokus urus ini, kasihan anak Surabaya yang ingin segera PTM jadi tidak terlayani,” kata Reni, saat dihubungi Rabu (24/11/2021).

Reni menuturkan bahwa dalam SKB 4 Menteri no.23425/A5/HK.01.04/2021, pemerintah daerah wajib membantu satuan pendidikan memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan.

Dalam SKB 4 Menteri ini juga diatur bahwa prosedur PTM menjadi 2 model yaitu PTM masa transisi dan PTM masa kebiasaan baru.

Jika di masa transisi kegiatan olahraga dan ekstrakulikuler tidak diperbolehkan, di masa kebiasaan baru sudah diperbolehkan dengan prokes. Begitu juga kantin sekolah diperboleh dibuka.

“Dinas pendidikan agar segera mengklasifikasi sekolah kedalam 2 prosedur PTM ini. Saya minta SKB 4 Mentri ini diperhatikan dan segera tindak lanjut, fokus siapkan PTM yang sehat sekaligus PJJ yang inovatif, dengan demikian semua siswa terlayani dengan baik dan aman,” jelas Reni.

Legislator PKS ini mendorong dinas pendidikan lebih sigap dalam memperluas kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan PTM agar kesenjangan layanan pendidikan tidak terjadi di Surabaya.

“Sekali lagi, tolong sekolah yang dinilai dinas belum layak PTM agar dibantu, hadir dan bantu sekolah yang masih kesulitan penuhi sarana prasarana dan kendala lainnya, agar semua siswa terlayani,” pungkas Reni. [brj]

Walikota Surabaya Minta Semua Sekolah Gelar PTM dengan Prokes Ketat

Walikota Surabaya Minta Semua Sekolah Gelar PTM dengan Prokes Ketat

Terasberita9.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Dia juga menegaskan bahwa setiap sekolah yang akan melakukan PTM itu harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.

“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD-SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Eri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dan Forum Ilmiah Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan yang digelar di Graha Sawunggaling, komplek gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (23/11/2022).

Dia kembali menegaskan bahwa saat ini boleh atau tidak boleh dibukanya sekolah itu bukan karena Pemkot Surabaya melarang. Akan tetapi, pemkot berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.

“Anak-anak yang ikut PTM harus melalui persetujuan orang tuanya, meskipun sedikit yang masuk harus tetap digelar PTM,” tegasnya.

Eri juga menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lulus asesmen, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.

“Maka dari itu, mulai saat ini kita belajar menerapkan prokes. Insya Allah, saya pastikan lagi harus ada izin dari orang tuanya. Kalau saya bilang hari ini buka, ya harusnya hari ini sudah bisa buka, masio (meskipun) siswanya 5 sampai 10 orang, ya kita buka. Kalau kita yakin melakukan ini (PTM), yang lainnya saya yakin akan ikut. Kalau nggak ada yang yakin, kapan mulainya? Bismillah saja,” kata dia.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah serta guru dalam menjaga dan mengawasi prokes para siswa-siswinya saat di sekolah. Dia juga mengingatkan, agar para wali murid turut andil dalam mengawasi anak-anaknya setelah mengikuti PTM di sekolah.

“Karena untuk menjaga ini (prokes) tidak bisa sendiri. Saya nyuwun tulung (minta tolong) pengertiannya. Kenapa? Nanti muncul anggapan ada klaster sekolah, padahal anaknya sendiri kalau main keluar rumah tidak menggunakan masker. Nanti kalau kena Covid-19, bilangnya gara-gara di sekolah. Kan nggak fair juga,” tuturnya.

Eri itu berharap, sebelum sekolah dibuka, ia meminta warga Kota Surabaya bisa mengedukasi diri sendiri soal pentingnya menjaga prokes. Bukan itu saja, ia juga ingin para wali murid, kepala sekolah dan guru SD – SMP se-Surabaya, turut serta mengedukasi anak-anaknya sebelum mengikuti PTM di sekolah.

“Bahkan, saya mengedukasi diri saya sendiri. Ayo, seluruh warga Surabaya mengedukasi dirinya sendiri, semua orang tua, guru, kepala sekolah dan semuanya mengedukasi. Ayo kita jalan bareng, tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini (menerapkan prokes). Insyallah bisa,” pungkasnya. [brj]

Mendikbud Nadiem Makarim Kunjungi Jombang, Bupati Mundjidah Terima Pesan Khusus

Mendikbud Nadiem Makarim Kunjungi Jombang, Bupati Mundjidah Terima Pesan Khusus

darulhikamalfikri.com, Jombang  – Bupati Jombang Mundjidah Wahab mendampingi kunjungan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim ke Ponpes (Pondok Pesantren) Tebuireng, Kamis (21/10/2021).

Selain mengikuti pertemuan di dalem kasepuhan (rumah induk pesantren), Mundjidah juga nampak berbincang serius dengan Mendibud Nadiem di depan rumah induk tersebut. Bupati melaporkan kondisi pembelajar tatap muka (PTM) di Jombang. Juga melaporkan bahwa Kabupaten Jombang sudah masuk PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 1. Mendapat laporan itu, Mendikbud memberikan acungan jempol. “Bagus itu,” kata Mendikbud sembari mengangkat jempolnya.

Usai berbincang dengan Bupati Jombang, Mendikbud Nadiem kemudian memasuki rumah induk Ponpes Tebuireng Jombang. “Tadi ada beberapa hal yang dipesankan oleh Pak Menteri. Di antaranya tentang PTM (pembelajaran tatap muka),” kata Bupati Munjidah.

Dalam perbincangan tersebut, lanjut Bupati Jombang, Mendikbud Nadiem Makarim mengharapkan PTM tidak dibatasi. Kemudian rencananya, Januari tahun depan PTM dilakukan secara penuh. “Kalau saat ini PTM masih bergiliran. Insya Allah, Januari sudah (PTM) penuh. Selain itu Mas Menteri juga menyampaikan pesan soal program kampus merdeka dan guru penggerak,” kata Bupati Jombang.

Selain didampingi Bupati Jombang Mundjidah Wahab, dalam kunjungan tersebut Mendikbud Nadiem Makarim disambut pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfidz atau Gus Kikin. Mereka kemudian melakukan ramah tamah di dalem kasepuhan atau rumah induk pesantren.

Terakhir, Mendikbud Nadiem Makarim melakukan ziarah ke makam yang ada di pesantren tersebut, yakni makam pendiri NU Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari, kemudian makam pahlawan nasional KH Abdul Wahid Hasyim, makam mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta makam KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah. [brj]

Walikota Eri Cahyadi Tegaskan Pembelajaran Tatap Muka di Surabaya Aman

Walikota Eri Cahyadi Tegaskan Pembelajaran Tatap Muka di Surabaya Aman

Terasberita9.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan pembelajaran tatap muka yang aman saat menjadi narasumber dalam bincang wicara bersama UNICEF dan Radio RRI yang digelar secara virtual dari ruang kerjanya di Surabaya, Selasa.

Eri Cahyadi memaparkan rangkaian tahapan dalam menjamin keamanan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk anak-anak di Kota Surabaya, mulai dari vaksinasi untuk guru dan tenaga pengajar, vaksinasi anak, meminta surat persetujuan orang tua, hingga pembentukan Tim Siswa Satgas Sekolah.

“Kami sudah melakukan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Ada asesmen yang kita lakukan, di mana pemerintah meyakinkan keamanan anak-anak kita saat berada di lingkungan sekolah,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa setiap tahapan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk meyakinkan masyarakat, terutama wali murid, bahwa semua perangkat sekolah sudah melakukan vaksinasi.

“Sebagai pemerintah kami meyakinkan orang tua, bahwa semua perangkat sekolah sudah divaksin, kemudian vaksinasi untuk anak di tingkat SD dan SMP juga terus dijalankan,” ujarnya.

Ia menerangkan bahwa Pemkot Surabaya telah membentuk Tim Siswa Satgas Sekolah yang bertugas melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan sekolah.

etiap sekolah memiliki satgas anak, bahkan kami juga memberikan rompi. Mereka bertugas memantau penerapan prokes di sekolah dan menegur hingga melarang warga sekolah yang mengabaikan prokes. Itu kami bangga betul, terhadap anak-anak, bisa menjadi satgas untuk saling mengingatkan temannya,” kata dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ini juga meyakinkan orang tua tentang tidak adanya klaster penularan virus di sekolah. Ia menjelaskan apabila terdapat anak yang terpapar Covid-19, hal itu bisa dipastikan bahwa sekolah bukan menjadi satu-satunya tempat penularan Covid-19.

“Lalu bila ada anak yang terpapar, sebetulnya dia juga bisa jadi tidak terpapar di sekolah. Tapi terpapar di luar sekolah. Ini harus disampaikan bahwa penularan Covid-19 tidak mesti dari lingkungan sekolah, bisa saja kena di tempat lain,” katanya.

Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Surabaya Ermi Ndoen mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk membuat suasana PTM di tengah pandemi yang aman bagi anak. “UNICEF sangat mengapresiasi langkah-langkah Pak Eri. Kota Surabaya juga menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki satgas anak untuk pemantauan Covid-19 di sekolah, ini merupakan langkah dari partisipasi anak, sehingga anak berpartisipasi dalam pemantauan sekolah yang sehat dan aman,” katanya.

Menurut dia, Kota Surabaya sudah melakukan pemantauan secara rutin, salah satunya mengikuti Asesmen Nasional. Hal ini membuktikan bahwa semua kriteria yang diminta oleh kementerian bisa terpenuhi dalam PTM. (jwp)

Menteri Pendidikan Nadiem Lebih Khawatir Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Daripada Penyebaran Covid-19

Menteri Pendidikan Nadiem Lebih Khawatir Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Daripada Penyebaran Covid-19

Nusantara7.com, – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, selain penularan Covid-19 di satuan pendidikan, hal menakutkan lainnya adalah dampak permanen daripada pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Lebih menyeramkan lagi buat saya adalah dampak permanen daripada PJJ. Ini yang saya wanti-wanti setiap kepala daerah, setiap pemda,” jelasnya melalui webinar Bangkit Bareng dikutip, Selasa (29/9).

Terlebih lagi untuk jenjang pendidikan dasar, seperti PAUD dan SD. Mereka belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan butuh didikan dari para guru di satuan pendidikannya.

“Apalagi yang PAUD dan SD di mana murid-muridnya tidak bisa divaksin, mereka lebih penting lagi untuk melangsungkan PTM. PAUD dan SD itu yg dampaknya lebih permanen lebih parah lagi dan kebutuhan mereka untuk PTM lebih tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, wacana menolak PTM terbatas tidak masuk akal ditengah adanya dampak learning loss. Sebab, terkait dengan penularan hanya tinggal penerapan protokol kesehatannya saja di sekolah.

“Kalau ada wacana-wacana bahwa harus tunggu vaksin dulu sebelum masuk PTM. Bagaimana yang mayoritas murid kita di bawah umur 12 tidak bisa divaksin dan mereka lah yang paling punya risiko terbesar untuk pelaksanaan PJJ. Jadi ini harus dimengerti,” tambah Nadiem.

“Jadi penyebaran Covid tentu kita harus selalu wasapda, kita dan Kemenkes sangat memastikan prokes bukan hanya terjadi, tapi kita melakukan hal-hal di luar itu untuk memastikan secara statistik kita bisa mengukur (dampak learning loss),” pungkasnya.

(jwp)

PTM Jadi Klaster di Jateng, Komisi X DPR Minta Tracing Segera

PTM Jadi Klaster di Jateng, Komisi X DPR Minta Tracing Segera

Nusantara7.com, Jakarta – Sebanyak 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet Purbalingga Jawa Tengah dinyatakan terpapar COVID-19. Komisi X DPR RI meminta dilakukan pengecekkan untuk memperjelas status penularan yang terjadi di lingkungan siswa.

“Pertama kita minta untuk dimitigasi dari pihak Satgas, dari pihak sekolah, untuk memperjelas status penularannya sebenarnya dimulai dari mana. Mitigasi ini jadi penting supaya jadi proses pembelajaran sekolah-sekolah yang lain,” kata Ketua Komisi X Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Syaiful juga mengatakan perlu adanya pengecekkan dengan cara PCR agar hasil dan jumlah siswa terpapar menjadi lebih akurat. Untuk itu, dia meminta agar Pemerintah Daerah memfasilitasi pengecekkan ulang tersebut.

“Saya kira itu baru rapid tes ya, jadi kita mendorong pada pemda untuk bisa memfasilitasi temen-temen bisa dilakukan tes ulang melalui PCR, tentu pasti mengeluarkan anggaran, maka itu untuk bisa digotongroyongkan pihak Pemda bisa menyiapkan berapa, nanti dana BOS sekolah mungkin ya masih ada kelonggaran budget yang bisa dipakai untuk itu. Supaya tingkat akurasinya jadi lebih pasti,” tuturnya.

Pihak sekolah sendiri diketahui melakukan pembelajaran tatap muka sebelum adanya pengecekkan dari Satgas. Terkait hal ini, Syaiful meminta seluruh pihak melakukan koordinasi tanpa saling menyalahkan.

“Terkait dengan belum keluarnya izin kemudian sudah melakukan PTM saya kira ini posisinya pihak sekolah kita minta untuk koordinasi efektif Satgas COVID, Dinas Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga. Saya berharap tidak saling menyalahkan, karena memang suasananya saya meyakini inisiatif dari sekolah untuk membuka PTM itu betul betul karena memang faktor kebutuhan. Karena sudah kejadian saya kira semangatnya untuk melakukan evaluasi bersama dan untuk perbaikan,” tuturnya.

Dia menilai, adanya penyebaran di lingkungan sekolah menjadi hal yang sebelumnya telah diprediksi. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembelajaran tatap muka perlu disertai dengan kesiapan dan penerapan protokol kesehatan.

“Tentu kita menyadari bahwa dalam suasana pemaksimalan PTM yang didorong semua pihak diberbagai daerah ini termasuk yang kami prediksikan pasti terjadi. Ketika pihak sekolah tidak menerapkan protokol kesehatan menjadi kebutuhan ceklis yang disiapkan, ini jadi penting bahwa PTM penting, tetap harus jalan, saat yang sama sekolah betul-betul harus menyiapkan protokol kesehatan secara maksimal,” kata Syaiful.

90 Siswa SMPN di Purbalingga Terpapar Corona

Diketahui, sebanyak 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet Purbalingga Jawa Tengah dinyatakan terpapar COVID-19. Hal itu diketahui setelah para siswa menjalani rapid test antigen yang digelar oleh pihak sekolah bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga Senin (20/9) kemarin.

“Awalnya ada yang bergejala, Kepala sekolah kemudian meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan tes (COVID-19) ternyata hasilnya ada 90 yang dinyatakan positif,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Hanung Wikantono, Selasa (21/9/2021).

Menurut Hanung, sebelumnya SMP N 4 Mrebet telah melakukan pembelajaran selama dua minggu. Padahal sekolah itu belum diperiksa oleh tim Satgas COVID-19 kabupaten untuk mendapatkan izin menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

“Pembelajaran itu kabarnya sudah berlangsung satu sampai dua minggu, aturannya kalau ada PTM diminta atau tidak kan kita cek dulu, jadi kita tahu kesiapannya” ujarnya

Mendapati adanya ledakan kasus itu, pihaknya akan melaksanakan isolasi terpusat bagi 90 siswa yang dinyatakan positif corona. Saat ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan gedung eks SMP N 3 Purbalingga sebagai tempat karantina.

Hanung menambahkan 90 siswa yang dinyatakan positif Corona tidak menunjukkan gejala berat. Namun untuk kehati-hatian menurutnya penanganan terbaik adalah tetap menjalankan isolasi terpusat. (dtk)