Bintang Pos, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak rencana pengiriman satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) keluar KBS dalam rangka pertukaran satwa
Wali kota mengatakan sesuai dengan surat dari Menteri Kehutanan dijelaskan bahwa pengelolaan KBS diserahkan ke Pemkot Surabaya yang diwakili Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS).
“Kami akan buktikan bahwa pemkot bisa mengelola KBS dengan lebih baik,” kata Risma saat melakukan inspeksi mendadak di KBS, Minggu.
Menurut dia, mendasari surat Menhut bahwa semua permasalahan KBS, baik soal pemeliharaan, pertukaran, dan kesehatan hewan dilakukan PDTS, sedangkan tim pengelola sementara (TPS) KBS dan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam ( BKSDA) hanya memberikan konsultasi.
“Itu juga hanya soal pemeliharaan,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, Pemkot dan PDTS bakal mengantisipasi pengeluaran hewan tersebut dengan berjaga 24 jam penuh. Penjagaan tersebut juga dilakukan selama masa transisi pengelolaan KBS yang diperkirakan bisa mencapai waktu berbulan-bulan.
Hal ini dikarenakan PDTS mendengar kabar bakal ada pengiriman hewan KBS kembali pada 16 dan 17 Juli ini. Rencana pengiriman hewan tersebut merupakan tahap ke dua dalam pertukaran antara KBS dengan kebun binatang Pematangsiantar, Sumut. Direncanakan ada pertukaran 147 hewan, namun baru 45 hewan yang baru dikirim ke Sumut.
Risma menyatakan seharusnya semua pihak bisa memberikan pemkot dan PDTS waktu dan kepercayaan untuk mengelola KBS. Sebab, selama ini pemkot selalu ditekan karena dianggap tidak bisa mengelola KBS.
Sementara itu, saat wali kota berkeliling memeriksa keadaan KBS, ternyata wali kota dan PDTS menemukan adanya banyak kandang angkut yang tergeletak berdekatan dengan sejumlah kandang di antaranya, kandang celeng goteng, komodo, dan beberapa jenis burung.
Saat itu Risma langsung bertanya soal fungsi dari kandang angkut itu. Dirut PDTS Ratna Achjuningrum menjawab bahwa kandang angkut ini dipersiapkan untuk mengirim hewan lagi. “Kami mendengar jika pada 16-17 Juli akan ada pengiriman satwa kembali,” jelasnya.
Ratna mengatakan, pengiriman tersebut bisa menjadi momok dalan upaya pengelolaan KBS tersebut sebab jumlah hewan di KBS terus berkurang, padahal pertukaran hewan tersebut belum tentu menjadi solusi yang tepat.
Ketua Harian Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS Tony Sumampau mengatakan pemberitaan yang ada baru-baru ini seakan-akan dibuat untuk menjadikan konflik KBS berkepanjangan. Padahal sesuai rekomendasi Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan KBS September 2012 sudah jelas satwa surplus KBS harus dievakuasi ke lembaga konservasi lain yang memenuhi standar kesejahteraan satwa.
“Kami di TPS menentukan kebun binatang mana saja yang dapat menerima satwa-satwa surplus KBS dengan imbalan satwa ‘fresh blood’ untuk menyehatkan genetik atau memberi sumbangan pembangunan KBS,” katanya.
Tony mengatakan berkaitan dengan kuda nil dan lainnya ke Pematang Siantar Sumut adalah hasil kesepakatan bahwa Pematang Siantar benyumbang 1 museum satwa lengkap dengan peralatan edukasi. (ant)
